Musrenbang Tahun 2013 di Kabupaten Mappi

MAPPI – Bertempat di Gedung Serbaguna Jl. Bawape Kepi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mappi kamis 4 April 2013 Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan yang di buka oleh Asisten I Setda Kabupaten Mappi di hadiri oleh Asisten III Setda Mappi, Pelaksana tugas Perwira penghubung Kodim 1707 Merauke di kepi, Para pejabat Eselon II,III dan eselon IV, di ruanglingkup pemda Mappi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat Dan tokoh Masyarakat.

Dalam sambutanya Asisten I Setda Mappi Buce D. Batkorumbawa mengatakan penyusunan RKPD adalah salah satu amanat undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim pembangunan Nasional dan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan strategis.

Mengingat posisi dokumen  RKPD ini sangat strategis lanjut Asisten I Maka Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang besar terhadap penyusunan sampai dengan penetapan dokumen RKPD sehingga dapat menghasilkan dokumen RKPD yang bermanfaat sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yakni RKPD harus disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program priotitas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Diharapkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang di sepakati oleh seluruh stakeholder yang hadir dalam musrenbang dan harus dilengkapi, sedangkan program serta kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang menunjukan pemikiran maju.

Musrenbang RKPD tahun 2014 ini bisa mewujudkan penjabaran prioritas kebijakan pembangunan jangka menengah tahun(TA 2014) periode tahun 2012-2017. Lalu mewujudkan integritas sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun antar Pemerintahan. Penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada  secara efekttif, efesien, berkeadilan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan perencanaan yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.