Peningkatan Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan/Kelembagaan Di Kabupaten Mappi Tahun 2013

 

MAPPI – Untuk menyamakan persepsi tentang pemerintahan kampung Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua Kamis 31 Oktober 2013 mengadakan kegiatan Peningkatan Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan/Kelembagaan Di Kabupaten Mappi Tahun 2013, Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Negara Jl. Okhom Kau Km 4 Kepi Dibuka Oleh Sekda Mappi Dr. Ricky W Bolang, Kegiatan yang dilaksanakan Selama 1 Hari Di Ikuti Perwakilan dari Dinas Pendapatan Daerah Mappi, Bapeda Mappi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dan Para Kepala distrik dan Perwakilan Distrik Se-Kabupaten Mappi.

Sambutan Tertulis Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe, SIP,MH Yang di Bacakan Sekda Mappi Dr.ricky W Bolang menyatakan mengawali pertemuan kita pada hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang dua kata yang menjadi tujuan Papua yaitu PERADAPAN BARU. Harapan terhadap peradapan baru ini dilatarbelakangi oleh nilai kesetaraan yang saling menghargai, nilai kesatuan, keadilan dan kasih menembus peradapan.

Pertama nilai kesetaraan yang saling menghargai, kita orang papua memiliki harkat dan martabat yang sama dengan semua anak bangsa di Republik ini dan setiap umat manusia di seluruh Dunia, kita harus percaya diri dan optimis. Kedua nilai kesatuan dan keadilan, Dalam kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan, kita orang papua adalah manusia yang beradap, Menjujung nilai kasih mengasihi, Santun, Sederhana, Toleransi, Empati dan prihatin atas penderitaan rakyat. Ketiga kasih menenbus perbedaan, Kasih itu murah hati, Lemah lembut, Tidak sombong, Sabar dan cinta antar sesama.

Sekda melanjutkan Papua bangkit, Mandiri dan sejahtera adalah visi yang kita tetapkan. Visi tersebut di jabarkan melalui sebelas program aksi Lukmen 2013-2018. Akselerasi pembangunan Infrastruktur Kampung dan pembangunan Kapasitas kampung merupakan program andalan dalam menuju Kampung Yang Mandiri.

Perlu dipahami bahwa otonomi yang sesungguhnya berada di kampung, Pemerintah kampung adalah ujung tombak dalam menyelenggarakan pemerintah, Disamping penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karna itu pemerintah kampung diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta mengurus  kesejahteraan masyarakatnya secara lebih efektif sehingga perlu difasilitasi dengan produk hukum serta pembiayaan yang jelas, nyata dan riil setiap tahun melalui APBD Kabupaten/Kota agar Pemerintah kampung dapat menyusun dan menganggarkan kedalam APBK Bersama Badan Musyawarah Kampung(BAMUSKAM).

Pembinaan tehnis dan fasilitasi peningkatan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan/Kelembagaan yang difasilitasi oleh pemerintah propinsi ini sangat penting sebagai bahan dalam rangka mengevaluasi hal-hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah kampung salama ini. Perlu diresapi bahwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada kabupaten/kota untuk menyelengarakan urusan pemerintahan kampung termasuk pembiayaan.

Saya mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan kiranya dapat melakukan intropeksi dan mengevaluasi apakah program yang kita susun, penganggaran yang telah kita tetapkan telah memberikan porsi terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung. Kehadiran Bapak/Ibu pejabat tehnis yang terkait dengan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintah kampung ini diharapkan dapat memahami tugas dan fungsi masing masing. Saya berharap kegiatan ini dapat di ikuti dengan serius agar kita semua dapat mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya kita dapat lakukan di kampung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pejabat Pembina pemerintah kampung.(Prastowo /Humas Dan Protokol Setda Mappi)