sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mappi

Tujuan utama sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mappi adalah untuk melakukan persamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dalam percepatan pembangunan KPH yang merupakan program prioritas Kementrian lingkunglungan hidup dan kehutanan dalam pengelolaan hutan di tingkat Tapak, pengelolaan di tingkat Tapak di bidang kehutanan adalah KPH, hal-hal yang di lakukan oleh teman-teman di KPH adalah melakukan infentarisasi dan melakukan pemetaan partisipatif kepemilikan hak ulayat supaya di dalam sistem pengelolaan itu sesuai dengan keinginan pemilik hak ulayat dan sesuai dengan regulasi yang di tetapkan pemerintah khususnya dalan sektor kehutanan. Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Seksi Invetarisasi dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Papua Amsal Randalinggi, ST. M.Si di acara Sosialisasi Pengelolaan Hutan di Kabupaten Mappi Beberapa Waktu Lalu.

Amsal menjelaskan melalui SK mentri Nomor 481 di Kabupaten Mappi akan di tempatkan 4 lokasi KPH, walaupun KPH itu ada lintas dengan Kabupaten Asmat tetapi Sebagian Besar berada di kabupaten Mappi, sehingga dari 4 yunit KPH dalam hal ini KPHP itu harus cepat terwujud sehingga pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Mappi Cepat terealisasi.

Harapan kami ada dukungan dari pemerintah daerah agar program prioritas ini bisa cepat berjalan, ketika kita mengetahui informasi tentang potensi-potensi di kabupaten mappi hanya melalui KPH ungkap Amsal.

Menurut analisa kami kehadiran KPH di kabupaten Mappi sangatlah penting karena KPH ini merupakan ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak artinya di lapangan, kenapa saya bilang begitu, karena kita berbicara KPH itu sudah membangun rencana pengelolaan di tingkat unit-unit Pengelolaan, sehingga misalnya di kabupaten mappi terjadi kebakaran hutan, dinas kehutanan sendiri tidak bisa mengidentifikasi karena luas kabupaten mappi menurut data di propinsi seluas dua juta tigaratus empat hektar, nah dengan luasan ini jangkauan pemerintah atau stekholder yang ada di dinas kehutanan tidak akan bisa menjangkau, harapanya kalau ada KPH yang kita bangun ini berada di yunit-yunit daerah dilapangan dia bisa memberikan informasi kordinatnya di mana dan di mana lokasinya mereka bisa memberikan informasi, karena seluruh kawasan hutan ini sudah di bagi dalam yunit-yunit kelola.

Kamiharapkan dengan adanya kegiatan ini pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi bisa mempunyai persamaan persepsi sehingga tahun 2016 kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya terbangun minimal 1 yunit KPH di kabupaten mappi, sehingga nantinya kabupaten mappi mempunyai KPH dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi program prioritas Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Kegiatan yang dilaksanakan di balai pertemunan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan Dan Ketahanan Pangan di buka oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mappi, Kegiatan tersebut di ikuti oleh Para kepala SKPD, WWF Mappi dan para Kabag di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Mappi.